undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik. undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah

Permen ATR/BPN No. 24 Tahun 1997 tentang Pasal 1 ayat 20 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Lalu klik “Layanan”. Undang-Undang Nomor 39. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Undang-undang No. go. Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dipandang Jun 15, 2022 · Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. “Hal ini mengacu ketentuan dari Peraturan Menteri (Permen) ATR atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang. Proses perubahan dari Eigendom menjadi SHM dilakukan melalui konversi atau penyesuaian hak atas tanah yang tunduk pada aturan hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”). Kata Kunci: Tanah, Sertifikat Tanah, Sertifikat Ganda, Akibat Hukum . 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada. 4. Adapun menurut Effendi Perangin, konversi hak-hak atas tanah adalah : Perubahan hak atas tanahs ehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam hal ini Laboratorim Sengketa Konflik dan Perkara menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah” pada hari Kamis, 25 November 2021. 100-114. Pasal 108. Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah. Memproses di Kantor Kelurahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117), 6. 57 KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERDASARKAN. tentang Pangan 14. Aturan sertifikat tanah elektronik ini sudah diteken oleh Sofyan Djalil sejak 12 Januari 2021 yang lalu. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor. Berdasarkan yurisprudensi dan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. v14i1. 5 Tahun 1960 diatur bahwa sertifikat tanah merupakan jaminan. sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah tersebut. kan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebi-jakan pertanahan. Parlidungan, 2000). Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudahKEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 20211. Dasar Hukum: 1. dari sertifikat tanah, mempelajari aturan-aturan yang menjadi kewenangan pejabat pembuat akta tanah yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah juga mengenai kekuatan hukum dari suatu sertifikat tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 1. Dasar hukum HGU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP 40/1996”), dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata. Jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang berbunyi : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Biaya Pemecahan Sertifikat Tanah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Saya ingin bertanya mengenai status tanah Eigendom Verponding. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Salinan dari buku pendafataran tanah dan peta tersebut disebut Sertipikat hak atas Tanah. (2) Prosedur permohonan sertifikat tanah pengganti di kantor pertanahan kota Semarang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan khususnya segala peraturan yang menyangkut tentang sertifikat pengganti yaitu sesuai dengan Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah. sertifikat tanah juga mengenai kekuatan hukum dari suatu sertifikat tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berikut cara menggugat atau membatalkan sertifikat tanah, melalui Kantor Pertanahan dan PTUN. Panduan membuat sertifikat tanah terbaru 2021. KOMPAS. Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. pihak BPN akan mengambil sumpah pemilik sertifikat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan dan rohaniwan sesuai. CO, Jakarta- Sertifikat tanah merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pembatalan sertifikat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan dimaksud adalah Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Keluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang No. Tentunya, syarat ini perlu disesuaikan dengan asal hak tanah. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh keinginan setiap manusia untyk menguasai dan memiliki tanahPerpres 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Prosedur Pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengatur tentang keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : ^BumiMenurut kami istilah meningkatkan status tanah garapan menjadi SHM (sertifikat hak milik) adalah kurang tepat. 6 Yusnani, Hukum Pemerintahan Daerah,. Baca juga: Sebelum Membeli Properti, Kenali. "Kalau tidak diberikan keringanan (BPHTB) maka masyarakat tidak menyertifikatkan tanahnya," ujar Sofyan Djalil dikutip dari situs Kementerian ATR/BPN. 11 “Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalamDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. berkenaan dengan kedudukan sertipikat tanah, sertipikat yang mengandung cacat hukum dan cara. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang. 40 WIB; Peralihan Hak Jual Beli, diakses pada 17 Juni 2022, pukul 09. NOMOR 37 TAHUN 1998. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang. Sebab, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”):. 04 Februari Feb 24, 2021 · Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Keluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang No. id : 4 Hlm. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan aturan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat sudah terbit. Pasal 1 angka 3Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang penguasaan tanah secara umum di dalam Pasal 33 ayat (3) yang ditegaskan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 2 1Boedi Harsono. Dia mengatakan kalau sampai sekarang masih ada tanah Eigendom Verponding yang masih bisa ditransaksikan, dengan syarat-syarat tertentu. 3. diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Seperti halnya di Provinsi Bangka Belitung yang baru saja membagikan 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adathak pemegang hak atas tanah, yang dijamin Undang-Undang. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara lain: a. Namun jika perjanjian tersebut dibuat berdasarkan paksaan atau kekhilafan maka menjadi tidak sah. Ir. Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Sep 7, 2011 | Artikel, Hukum Properti, Pertanahan. Adapun langkah yang dapat Anda tempuh yaitu: Buka laman atrbpn. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN . Tetapi dilapangan seringkali terjadi kekeliruan sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Feb 11, 2023 · Sertifikat tanah adalah tanda bukti kepemilikan tanah yang otentik dan sah berdasarkan hukum aturan yang berlaku. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga pemerdayaan Hukum Indonesia, Jakarta,A gustus 2005, h. Undang-undang ini adalah peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. ternyata putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Agung RI diantaranya melalui Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Febroari 1998 menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya. Dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah dapat mencegah (memproteksi) terjadi sengketa tanah. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering kali ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk. Untuk itu, semua tanah yang belum. Sertifikat hak atas tanah bermaterikan data yuridis dan data fisik yang didokumentasikan kedalam warkah tanah. PENGERTIAN SENGKETA TANAH Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara. Sebelumnya, kami perlu jelaskan bagaimana pemindahan hak atas tanah melalui jual�beli. Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 2. Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-undang secara otentik, ada juga pengertian sertifikat yang diberikan oleh para sarjana. 60. B/2013/PN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 127. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dapat disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA) tahun ini genap berusia 60 tahun (24 September 1960 – 24 September 2020). Negara mempunyai hak penguasaan atas tanah, kewenangan di bidang pertanahan dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional. hukum tersebut dilakukan dengan memberikan sertipikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah sebagai produk akhir dalam pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh hukum yakni Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terjadi perubahan fundamental terhadap hukum agraria di Indonesia terutama di bidang pertanahan. Fungsi. Sebab, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Maka dari referensi jurnal hukum mengenai Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan. Maka, sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah harus diteliti terlebih dahulu mengenai jenis hak atas. Mengenai pendaftaran tanah tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi guna pelaksanaan pendaftaran tanah, salah satunya adalah berupa pmeriksaan keabsahan akta dan catatan lain atas akta yang2. tanah. Berlaku. 18, BN 2019/NO 1127; PERATURAN. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan. 22 Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hlm. Kata dia, jika ada sertifikat lain maka sudah dipastikan itu tidak sah. di bidang pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) : “ Bumi, air, dan. Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan sertifikat tanah elektronik yang diklaim dijamin keamanannya, tapi sejumlah warga mengingatkan persoalan e-KTP. Saya. UU No. 2012, Arah Politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat,Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya. Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor. Hak atas Tanah (vide Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), termasuk informasi tentang data dan dokumen Proses penerbitan sertifikat berdiri diatas “tanah negara” yang berarti erat kaitannya dengan “kepentingan publik”, dan sudah menjadi keharusan bagi badan publik. Penerapan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam tata kelola pertanahan merupakan pilihan, bukan keharusan. Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Batas Minimum Yang dimaksud dengan batas minimum adalah batas minimum kepemilikan tanah baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian oleh. , istilah “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Tak ada klausul yang menyebutkan kasultanan dan kadipaten merupakan pemilik tanah-tanah di DIY, melainkan pemerintahan DIY disebut punya wewenang untuk mengatur pertanahan. Dalam hal untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“ UU No. Dalam prakteknya di lapangan menunjukan banyaknya alat bukti selain sertifikat hak atas tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha; Mengingat : 1. Dasar penerbitan objek sengketa didasarkan pada bukti Petunjuk: warisan berdasarkan pada Surat Pernyataan Waris/Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 31/05/2013 yang dibuat oleh I KOMANG SUWETA NEGARA sebagai pemohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang. Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya tentang faktor yang menentukan besarnya biaya pemecahan sertifikat tanah adalah banyaknya bidang yang akan. Kini, surat tanah tradisional berbentuk Petok D hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah oleh pengguna tanah. Sehingga jelaslah PP No 18 Tahun 2021 ini telah memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu:. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Menyusul 2021, Dispertaru DIY telah menargetkan penyesuaian kembali untuk 2. Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tidak semua proses pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik. com - 24/03/2021. Sertifikat hak atas tanah adalah sebagai bukti hak yang merupakanUndang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960. E. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. Baca juga: Era Baru, Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021 Menurut dia, UUCK merupakan ketentuan yang memungkinkan bentuk sertifikat yang ada saat ini dapat. Undang-undang No. Tujuan dari pengukuran tanah disaksikan oleh pemilik tanah sempadan adalah untuk menghindari terjadinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahasa Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Klik “pengecekan berkas”. Contoh Surat Kuasa Balik Nama Sertifikat TanahTerkait pertanyaan Anda mengenai proses untuk dapat membalik nama Sertifikat Hak Milik yang merupakan objek waris ke masing-masing ahli waris, yang perlu Anda lakukan adalah: 1. Infografis di atas menjelaskan beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan jika ada sertifikat tanah ganda. No 5 Tahun 2012, Pasal 50 s/d pasal 52 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan aturan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat sudah terbit. Hal itu karena pihak lain tidak bisa campur tangan atas kepemilikan tanah atau lahan tersebut. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, disingkat BPN RI, selanjutnya disebut Perpres 10/2006. Sep 24, 2021 · Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. May 13, 2013 · Sedangkan, sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. PP No. Lahirnya UUPA, terjadi perubahan yang mendasar dalam hukum tanah di Indonesia. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik adalah peraturan yang mengatur tentang penerbitan, pengelolaan, dan penggunaan sertifikat elektronik dalam pendaftaran tanah. Pasal 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka: a. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka menerbitkan sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak milik (tanah milik), maka sertifikat tanah merupakan jaminan hukum, keperluan perekonomian sosial dan politik bagi. 2 tahun 2022 tentang pengembangan Kewirausahaan Nasional diharapkan tumbuh wirausaha baru sebesar 4 persen di tahun 2024. Dengan hadirnya undang-undang pertanahan yang merupakan buatan asli bangsa, Indonesia telah memiliki hukum tanah yang seragam. Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah Dan Sertipikat Pasal 18 Badan. dalam penyempurnaan undang-undang tentang pemerintahan. PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Nomor 1/Juknis-100. 3 Ida Nurlinda, Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Untuk itu, semua tanah yang belum sertifikat, seperti tanah girik perlu didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat. Oct 30, 2017 · Tanda Tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah.